Anggapan pemerintah Thailand

Anggapan pemerintah Thailand tidak menginginkan peran serta Indonesia dalam penyelesaian masalah dengan Kamboja tidak benar. Indonesia sebagai ketua ASEAN malah justru diharapkan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian antara kedua negara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya, pada pertemuan dengan Menlu Indonesia, Marty Natalegawa, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 28 April 2011. Natalegawa mengatakan bahwa Kasit telah menyatakan komitmennya untuk tetap menyertakan Indonesia dalam proses perundingan.

"Thailand sangat mengharapkan peran serta Indonesia dan ASEAN untuk memfasilitasi perundingan kedua negara," ujar Natalegawa.

Sebelumnya, perundingan terutama masalah pengiriman tim peninjau dari Indonesia ke perbatasan sempat molor karena pihak Thailand tidak menyepakati beberapa bagian dalam Term of Reference (TOR) yang diajukan ASEAN.

Beberapa pihak di Thailand juga bersikeras tidak ingin menyertakan Indonesia sebagai pihak ketiga dalam perundingan dengan Kamboja. Mereka menginginkan perundingan dilaksanakan secara bilateral tanpa ada pihak ketiga.

Natalegawa mengatakan dalam pertemuan tersebut, Kasit membantah hal ini. Dia mengatakan bahwa Indonesia sebagai ketua ASEAN bukanlah pihak ketiga, namun sudah dianggap sebagai satu kesatuan dengan Thailand maupun Kamboja.

"Mereka justru butuh partisipasi ASEAN, karena ASEAN telah dianggap sebagai keluarga besar dan tidak dianggap sebagai pihak ketiga," ujar Natalegawa.

"Bilateral yang dimaksud Thailand bukan berarti mengesampingkan ASEAN," lanjutnya lagi.

Kasit kepada Natalegawa juga menyampaikan komitmen Thailand untuk menyelesaikan masalah dengan Kamboja melalui jalur diplomasi. Kekerasan yang belakangan terjadi, ujar Natalegawa, sangat tidak diharapkan.

"Thailand juga berkomitmen akan melanjutkan upaya untuk menghindari konflik dan melanjutkan gencatan senjata, menormalkan hubungan dengan Kamboja dan situasi militer," ujar Natalegawa. Demikian catatan online anabp86 tentang Anggapan pemerintah Thailand.